Pusat Informasi Penyakit Infeksi   [in]  [en] 
Berita  Downloads  Links  FAQ  Buku Tamu  Diskusi
Berita

SAATNYA LAWAN HEPATITIS - oleh Redaksi 28/07/2011 . 10:24

Hari ini (28/7) masyarakat di seluruh dunia memperingati Hari Hepatitis. Peringatan ini merupakan tindak lanjut ditetapkannya Resolusi Sidang Majelis Kesehatan Sedunia (World Health Assembly=WHA) ke-63 Mei 2010 di Geneva, Swiss. Dalam Sidang WHA ke-63 ditetapkan 21 resolusi diantaranya tentang Viral Hepatitis sekaligus ditetapkan tanggal 28 Juli sebagai World Hepatitis Day. Indonesia dan Brazil yang memprakarsai kegiatan ini menyerukan kepada seluruh negara di dunia untuk melakukan penanganan Hepatitis secara komprehensif mulai dari pencegahan sampai pengobatan, meliputi perbagai aspek termasuk surveilans dan penelitian. Lebih dari 2 milyar penduduk dunia terinfeksi virus Hepatitis B dan 400 juta orang diantaranya menjadi pengidap kronis. Jumlah penderita Hepatitis C di dunia diperkirakan mencapai 170 juta orang. Sementara hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007 menunjukkan dari 10.391 serum yang diperiksa, prevalensi HBsAg positif 9.4% yang berarti diantara 10 penduduk di Indonesia terdapat seorang penderita.

Demikian sambutan Menkes dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr. PH saat membuka Seminar Hepatitis di Kantor Kemkes, Jakarta (28/07). Acara ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Hepatitis Sedunia tahun 2011 yang bertema ”Saatnya Lawan Hepatitis” dengan subtema ”Ketahui, Cegah dan Obati - Hepatitis penyebab kanker hati, dapat menyerang siapa saja”. Tema dan sub tema ini relevan dengan fokus Pembangunan Kesehatan periode 2010 – 2014 antara lain menitik-beratkan pada upaya meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, dan menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular.

Menkes menegaskan, Hepatitis merupakan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Sejak tahun 1997, imunisasi Hepatitis B mulai dilakukan di Indonesia mencakup pemberian imunisasi pada bayi baru lahir atau birth dose menggunakan prefilled injection device.

Menurut Menkes, imunisasi Hepatitis B merupakan awal dimulainya upaya pengendalian Hepatitis di Indonesia. Selain imunisasi, peningkatan upaya pengendalian tersebut juga dilakukan dengan berbagai cara yaitu: Promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); Penapisan darah donor oleh Palang Merah Indonesia (PMI); dan Pengembangan jejaring surveilans epidemiologi Hepatitis. Di samping itu, perlu dilakukan pengkajian terhadap upaya-upaya inovatif seperti imunisasi pada remaja dan dewasa, deteksi dini, dan pengobatan untuk mencegah sirosis hepatis serta kanker hati.

”Keberhasilan Pengendalian Hepatitis sangat ditentukan oleh dukungan semua pihak, meliputi dukungan jajaran lintas sektor pemerintah di pusat dan daerah, organisasi kemasyarakatan, serta dukungan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kepedulian masyarakat tentang cara pencegahan, penularan, serta bahaya penyakit Hepatitis yang harus ditingkatkan”, tegas Menkes.

Seminar dihadiri pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemkes, Kemdagri, Kemhub, Kemnakertrans, Kembudpar, Kemdiknas, Kemenag, serta Kementerian PP & PA, Direktur RS, akademisi, organisasi profesi, dan LSM.

Sejumlah topik yang disampaikan dalam seminar diantaranya Pengembangan Program Pengendalian Hepatitis di Indonesia oleh Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Prof.dr. Tjandra Yoga Aditama, Penemuan kasus secara dini dengan skrining oleh dr. Rino A.Gani, SpPD-KGEH, FINASIM

Sejak tahun 2010 Hari Hepatitis Sedunia diperingati setiap tanggal 28 Juli. Tanggal ini merupakan tanggal kelahiran Dr. Baruch S. Blumberg yang menemukan virus Hepatitis B (1965) dan mengembangkan vaksin Hepatitis B serta mendapatkan hadiah Nobel untuk penemuannya tersebut (1976)

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-6506568, 021-52907416-9, faks: 52921669, Call Center: 500567 dan 021-30413700, atau alamat e-mail :
info@infeksi.com;puskom.publik@yahoo.co.id, info@depkes.go.id, kontak@depkes.go.id


MENKES APRESIASI KONSEP I-KLINIK DI MASJID - oleh Redaksi 28/07/2011 . 10:22

Kementerian Kesehatan mulai mengembangkan e-health secara bertahap. Tercatat 6 RS pilot project yang akan mengimplementasikan sistem ini, yaitu RS Cipto Mangunkusumo, RS Persahabatan, RS Ibu dan Anak Harapan Kita, RS Jantung Harapan Kita, RS Fatmawati, dan RS Kanker Dharmais. Secara teknis, sistem ini diharapkan dapat terintegrasi di seluruh rumah sakit di Indonesia. Demikian sambutan Menkes dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH. Dr.PH saat membuka seminar e-health bertema ”Peluncuran Gagasan i-Klinik di Masjid-masjid se-Indonesia dalam Rangka Meningkatkan Kesehatan Bangsa” di Gedung Jamsostek, Jakarta (27/07). Acara dihadiri Direktur Utama PT Jamsostek (Persero), H. Hotbonar Sinaga; Presidium ICMI Sugiharto, SE, MBA; Koordinator Bidang Kesjakes DPP ICMI, DR. dr. Fachmi Idris, M. Kes; dan pakar kesehatan, Prof. Farid Anfasha Moeloek, Sp.OG (K).

Menkes menuturkan, e-health merupakan aplikasi berbasis teknologi informasi yang berkaitan dengan industri pelayanan kesehatan. Tujuannya untuk meningkatkan akses, efisiensi, efektivitas, dan kualitas proses medis yang melibatkan organisasi pelayanan medis di RS, klinik, praktisi medis baik dokter maupun terapis, laboratorium, apotek, asuransi, dan pasien sebagai konsumen.

E-health merupakan terobosan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Kesehatan. Pada tahap awal, implementasi e-health ditujukan untuk menjembatani komunikasi informasi medis antar RS, dan RS dengan Kemkes secara realtime, sehingga informasi medis tersebut dapat digunakan bersama, tambah Menkes.

“Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan di RS dan sangat bermanfaat bagi Kemkes dalam hal kecepatan dan keakuratan data untuk keperluan kebijakan yang akan diambil”, ujar Menkes.

Sistem informasi melalui teknologi internet sudah menjadi sarana komunikasi yang penting dan efektif. Masyarakat telah banyak merasakan manfaat aplikasi e-learning dalam bidang pendidikan, e-commerce dalam bidang bisnis, dan e-government. Di bidang kesehatan, lahirnya konsep e-health menjawab tantangan perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat akan akses layanan kesehatan yang praktis, efektif dan efisien, kata Menkes.

Menkes memberikan apresiasi kepada ICMI yang akan mengeluarkan program unggulan I-Masjid yang terdiri dari i-Klinik, i-Learning, i-Mart, dan i-Net. Keempat program ini bertujuan untuk mengaktualisasi fungsi masjid yang tidak hanya sebagai tempat ibadah saja, melainkan juga sebagai pusat kegiatan pendidikan, ekonomi dan kesehatan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Program i-Klinik yang akan diluncurkan oleh ICMI bertujuan menjadikan masjid sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat, sarana informasi kesehatan dan pendidikan pola hidup sehat. Peluncuran program i-Klinik diharapkan mampu mempercepat pencapaian target MDGs.

Melalui i-Klinik akan dijalankan program penilaian status kesehatan pribadi, program pengendalian penyakit, pendidikan kesehatan, imunisasi, pemeliharaan kesehatan bayi dan Balita, UKS, kesehatan wanita, lansia, pemeliharaan gigi dan mulut, dan lainnya.
Indonesia adalah negara dengan populasi umat muslim yang besar. Kondisi ini mendorong pada banyaknya mesjid sebagai tempat peribadatannya. Peluang perluasan pemberdayaan peran mesjid ini direncanakan akan diluncurkan ICMI pada bulan Agustus mendatang.

Peluncuran program i-Masjid ini merupakan tindak lanjut dari MOU yang telah ditandatangani oleh ICMI dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan Koperasi Khairu Ummah, selaku badan otonom ICMI yang akan melaksanakan program i-Masjid. Selaras dengan hal tersebut, gagasan ini sudah mendapat dukungan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Yayasan Amalbakti Muslim Pancasila (YAMP) yang memiliki 999 masjid di seluruh Indonesia.

Menkes berharap, dengan adanya program i-Klinik di masjid-masjid dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam meningkatkan kualitas kesehatan sehingga visi masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan dapat tercapai.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-6506568, 021-52907416-9, faks: 52921669, Call Center: 500567 dan 021-30413700, atau alamat e-mail :
info@infeksi.com;puskom.publik@yahoo.co.id, info@depkes.go.id, kontak@depkes.go.id


TNI MANUNGGAL MASUK DESA MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN KESEHATAN MASYARAKAT - oleh Redaksi 28/07/2011 . 10:20

Untuk menanggulangi masalah kesehatan dan mewujudkan akselerasi pembangunan kesehatan di daerah bermasalah kesehatan, Kementerian Kesehatan membangun kemitraan dengan TNI melalui kegiatan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) dengan empat prioritas utama, yaitu Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita; Peningkatan status gizi masyarakat; Pengendalian penyakit menular serta tidak menular; dan Penyehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Demikian disampaikan Menkes dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH. Dr.PH saat membuka Rapat Koordinasi Teknis TMMD ke-87 di Jakarta (27/07). Hadir dalam acara ini KSAD Jenderal Pramono Edhie Wibowo, para Bupati/Walikota dan Ketua DPRD Kab/Kota penyelenggara TMMD ke-87 dan pejabat dari lingkungan Kemkes dan TNI AD.

“Kementerian Kesehatan memiliki 8 fokus prioritas pembangunan kesehatan yang salah satu diantaranya adalah pemberdayaan masyarakat dan penganggulangan bencana serta krisis kesehatan. Hal ini merupakan upaya fasilitasi agar masyarakat mau, tahu dan mampu untuk hidup sehat berdasarkan potensi yang dimiliki.”, ujar Menkes.

Menurut Menkes, kegiatan TMMD diharapkan dapat menjadi daya ungkit dan membantu pemerintah dalam memberdayakan wilayah, serta terjadi sinergi dalam meningkatkan akselerasi pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di desa sehingga dapat menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di daerah terpencil dan Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK).

”Karena itu, adanya koordinasi dan kerjasama bidang kesehatan dan TMMD dapat mewujudkan percepatan pembangunan kesehatan masyarakat dalam mencapai target MDG’s 2015”, tegas Menkes.

TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) sebagai wujud Operasi Bakti TNI merupakan program terpadu lintas sektoral antara TNI dengan Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Daerah serta komponen bangsa lainnya, dilaksanakan secara terintegrasi bersama masyarakat guna meningkatkan akselerasi kegiatan pembangunan di daerah pedesaan, khususnya daerah yang tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan serta daerah lain yang terkena dampak akibat bencana.

Kementerian Kesehatan sejak tahun 1980 telah terlibat dalam kegiatan TMMD, yang dulu dikenal dengan sebutan TNI ABRI Masuk Desa (AMD). Tahun 1999, AMD berubah menjadi TMMD menyusul dikeluarkannya Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1999 tentang pemisahan secara kelembagaan POLRI dan ABRI.

Sampai dengan Rakornis TMMD ke-87 tahun 2011 ini, Kemkes telah berperan aktif dalam penyelengaraan TMMD dengan memberikan kontribusi. Dukungan yang diberikan berupa obat-obatan untuk mendukung setiap pelaksanaan TMMD. Sementara dukungan Dinas Kesehatan berupa pengobatan massal kepada masyarakat di lokasi sasaran TMMD secara cuma-cuma Selain itu pada setiap pelaksanaan TMMD telah dibangun beberapa sasaran fisik antara lain sarana pengobatan berupa Puskesmas, Polindes dan Posyandu. Kemkes bersama dengan Kementerian lain yang terkait tetap rutin dalam mendukung terselenggaranya program TMMD, diantaranya beras dari Kemsos, semen dari Kementerian Perindustrian, paket buku pelajaran tingkat SD sampai dengan SMU/sederajat dari Kemdiknas, dan bibit pohon dari Kemtan.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-6506568, 021-52907416-9, faks: 52921669, Call Center: 500567 dan 021-30413700, atau alamat e-mail :
info@infeksi.com;puskom.publik@yahoo.co.id, info@depkes.go.id, kontak@depkes.go.id


TINGKATKAN KEPERCAYAAN DIRI DAN MOTIVASI MELALUI PELESTARIAN KEBUDAYAAN BANGSA - oleh Redaksi 28/07/2011 . 10:17

Anak-anak adalah anugerah Tuhan yang tidak ternilai, wajib dituntun dan diberi kesempatan seluas mungkin untuk berkembang. Demikian pula dengan anak-anak berkebutuhan khusus, seperti thalasemia, lupus erythematosus, dan kanker anak. Demikian disampaikan Kepala Pusat Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, dr. Lily S. Sulistyowati, MM selaku Ketua Pagelaran pementasan drama tari yang mengangkat tema “Djaka Pangalasan” di Gedung Teater Kautamaan, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta (24/07).
Sebelum pagelaran drama tari dimulai, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar melakukan dialog bersama anak-anak dari yayasan Onkologi Indonesia, Thalasemia, dan Lupus Indonesia. Bersama anak-anak dari tiga yayasan tersebut, Meneg PP dan PA mengajak seluruh penonton yang sebagian besar adalah anak-anak berkebutuhan khusus, untuk menyaksikan pementasan drama tari yang merupakan rangkaian penutup dari peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2011.
Pada peringatan HAN tahun ini, Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Saddya Budaya Bangsa menggelar drama tari yang mengangkat cerita Djaka Pangalasan dan dipentaskan oleh lintas generasi. Drama tari ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sosial khususnya pada anak-anak yang berkebutuhan khusus dan menanamkan kecintaan terhadap seni budaya bangsa kepada generasi muda Indonesia.
“Anak-anak diajak untuk mencintai budaya kita, dan turut mengaktualisasikan dirinya untuk tampil, sehingga akan meningkatkan kepercayaan dirinya serta memotivasi mereka untuk terus semangat berkarya”, ujar dr. Lily.
Acara drama tari diawali dengan penampilan kelompok karawitan anak-anak difabel “Gita Mandiri”. Anak-anak siswa/i alumni SLB-C Wimarsih ini berhasil memikat hati para penonton dengan tiga buah lagu, yaitu Perahu Layar, Gambang Suling, dan Cucak Rowo.
Pagelaran drama tari ini berhasil menggalang dana sejumlah seratus dua puluh juta rupiah. Dana yang berasal dari sponsor dan penjualan tiket tersebut, akan disumbangkan seluruhnya kepada tiga yayasan, yaitu Yayasan Onkologi Anak Indonesia (YOAI), Yayasan Thalasemia Indonesia (YTI), dan Yayasan Lupus Indonesia (YLI).

Acara pagelaran drama tari ini turut dihadiri oleh para pejabat di lingkungan Kementerian Kesehatan, yaitu Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Politik Kebijakan Kesehatan, HM. Bambang Sulistomo, SiP, M.Si; Kepala Pusat Komunikasi Publik, drg. Murti Utami, MPH; Kepala Pusat Data dan Informasi, dr. Elizabeth Jane Soepardi, MPH, DSc.; Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan, dr. Setiawan Soeparan, MPH; Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar, dr. Bambang Sardjono, MPH; Direktur Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer, dr. Abidinsyah Siregar, DHSM, M.Kes; dan Sekretaris Badan Pengembangan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Suhardjono, SE., MM.

Selain itu, turut hadir pula perwakilan Kementerian Pertahanan dan Keamanan RI; perwakilan Kementerian Pemuda dan Olah Raga; Ketua Persatuan Pedalangan Indonesia (PEPADI) Pusat; President of Union Internationale de la Marionette (UNIMA) Indonesia; Pimpinan Paguyuban Saddya Budaya Bangsa; Perwakilan Pengurus Asosiasi Wayang ASEAN; dan Pimpinan Paguyuban Saddya Budaya Bangsa.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-6506568, 021-52907416-9, faks: 52921669, Call Center: 500567 dan 021-30413700, atau alamat e-mail :
info@infeksi.com;puskom.publik@yahoo.co.id, info@depkes.go.id, kontak@depkes.go.id


MENKES TANGGAPI PERMASALAHAN REGISTRASI ULANG DOKTER - oleh Redaksi 28/07/2011 . 10:15

Registrasi dokter dan dokter gigi merupakan tugas penting Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kompetensi dokter dan dokter gigi untuk melaksanakan praktik kedokteran di masyarakat. Sayangnya, capaian proses registrasi ulang dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis, masih rendah. Demikian disampaikan Menteri Kesehatan RI, dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr.PH saat membuka acara Seminar Nasional Konsil Kedokteran Indonesia dengan tema ”Pelayanan Kedokteran Bermutu sebagai Wujud Perlindungan Masyarakat”, di Jakarta (21/07). Acara tersebut dihadiri sekitar 100 orang yang terdiri dari pimpinan stakeholder KKI, ketua organisasi profesi seperti Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), para ketua perhimpunan dokter spesialis, para ketua kolegium, ketua MKDKI, AFDOGI dan perwakilan kementerian terkait.

”Ada dua usulan yang disampaikan. Pertama, diharapkan adanya keputusan dari Kemkes yang menyatakan bahwa dokter dan dokter ggi yang sedang dalam proses pengurusan surat tanda registrasi (STR) sudah legal untuk mengurus surat izin praktek (SIP). Kedua, untuk mempercepat pencapaian diharapkan adanya sumber daya manusia yang diperbantukan ke Konsil Kedokteran Indonesia. Dua hal tersebut akan kami penuhi”, ujar Menkes.

Menurut Menkes, jumlah dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis di Indonesia yang harus melakukan registrasi ulang tercatat berjumlah 63.896 orang. Namun, sampai dengan 11 Juli 2011, baru 16.5 persen yang telah teregistrasi ulang.

“Realitas ini bukan hanya berbahaya bagi dokter, karena STR dan SIP mereka tidak berlaku lagi. Masyarakat tidak akan mendapatkan apa yang disebut sebagai keselamatan pasien yang diperoleh dari pelayanan kedokteran yang bermutu” tegas Menkes.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-6506568, 021-52907416-9, faks: 52921669, Call Center: 500567 dan 021-30413700, atau alamat e-mail :
info@infeksi.com;puskom.publik@yahoo.co.id, info@depkes.go.id, kontak@depkes.go.id


HARI ANAK NASIONAL (HAN) 2011 Anak Indonesia Sehat, Kreatif, dan Berakhlak Mulia - oleh Redaksi 28/07/2011 . 10:13

Sebanyak 2500 anak berkumpul pada puncak acara peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2011 yang akan dibuka secara resmi oleh Bapak Wakil Presiden RI, Prof. Dr. Boediono, M.Ec. didampingi Ibu Herawati Budiono, di Jakarta.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Kesehatan RI, dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr.PH menyampaikan bahwa peringatan HAN 2011 dengan tema “Anak Indonesia Sehat, Kreatif dan Berakhlak Mulia” dilaksanakan di tingkat pusat dan daerah dengan tujuan agar semua lapisan masyarakat menyadari pentingnya pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, dan perlindungan anak Indonesia.

“Melalui tema ini diharapkan seluruh komponen bangsa dapat terinspirasi untuk terus meningkatkan perhatian terhadap pentingnya mempersiapkan anak-anak Indonesia menjadi generasi sehat, kreatif dan berakhlak mulia sekaligus cerdas dan berprestasi, sehingga menjadi generasi penerus yang memiliki karakter dan daya saing untuk membangun bangsa”, ujar Menkes.

Pada puncak acara peringatan HAN 2011 ini, akan ditampilkan beberapa pertunjukan hasil kreatifitas anak Indonesia termasuk anak yang berkebutuhan khusus, juga dilaksanakan pemberian penghargaan “Kabupaten/Kota Layak Anak” dan 2500 anak yang hadir diberikan kesempatan untuk bermain sepuasnya di wahana Dunia Fantasi Ancol, difasilitasi pengelola Dunia Fantasi Ancol secara cuma-cuma.

Anak-anak yang hadir dalam puncak acara HAN 2011 berasal dari TK, SD, SMP, SMA, Madrasah/Pesantren, Tsanawiyah, Aliyah, Pramuka, dokter kecil, Panti Asuhan, Palang Merah Remaja (PMR), anak jalanan, anak yang berkebutuhan khusus, anak-anak yang berprestasi dan peserta Kongres Anak dari seluruh Indonesia.

Berbagai rangkaian kegiatan HAN 2011 telah dilaksanakan oleh sejumlah Kementerian, organisasi masyarakat serta sektor swasta yaitu Seminar “Skrining Bayi Baru Lahir dalam Upaya Mencegah Kecacatan pada Anak”; Seminar “Buku KIA, Hadiah Terindah bagi Anak”; Seminar ”Internet sehat, Pornografi dan Kesehatan Reproduksi”; Seminar tentang narkoba bagi anak jalanan; Seminar Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bagi anak di Lembaga Pemasyarakatan Pondok Bambu; Gebyar Posyandu dan Seminar Sehari mengenai Tumbuh Kembang Anak; Wisata bersama Anak-anak Penderita Thalasemia dan Anak-anak Penderita Kanker; Khitanan Massal; Lomba Menulis anak ”Aku Ingin” hasil kerja sama dengan World Vision Indonesia; Konferensi Kota Layak Anak Asia Pasifik dan Forum Anak Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; kegiatan Jambore Anak dan One Day for Children yang dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial; skrining Tumbuh Kembang bagi anak-anak pegawai Kementerian Kesehatan RI; Festival Anak Indonesia; dan Kongres Anak Indonesia yang sedang berlangsung di Bandung.

Sementara itu, rangkaian acara HAN 2011 yang masih akan diselenggarakan yaitu Pergelaran Wayang Orang dengan cerita ”Jaka Pengalasan” pada tanggal 24 Juli 2011 di TMII; dan Anak Indonesia 2011, Walk Nature and Plant Trees bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tanggal 24 Juli 2011 di Ragunan

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-6506568, 021-52907416-9, faks: 52921669, Call Center: 500567 dan 021-30413700, atau alamat e-mail :
info@infeksi.com;puskom.publik@yahoo.co.id, info@depkes.go.id, kontak@depkes.go.id


PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI 500 ANAK KARYAWAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN - oleh Redaksi 28/07/2011 . 10:10

Kelainan pertumbuhan pada anak kerap kali ditemukan. Hal ini mengingatkan kita pada pentingnya kebutuhan anak akan stimulasi perkembangan. Padahal, semakin dini upaya deteksi dan intervensi dilakukan, maka banyak kasus gangguan pertumbuhan perkembangan dapat lebih cepat diatasi. Kasus-kasus yang terlambat ditangani akan berdampak negatif terhadap masa depan anak.
Demikian disampaikan Dirjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu & Anak, Dr. dr. H. Slamet Riyadi Yuwono, DTM&H, MARS, M.Kes saat membuka kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Anak-anak Karyawan di Lingkungan Kementerian Kesehatan di kantor Kemkes, Jakarta (19/07). Acara dengan tema “Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) Mengoptimalkan Potensi Anak” ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan Hari Anak Nasional (HAN) 2011.

Dr. Slamet Riyadi menuturkan, perhatian yang serius terhadap anak usia dini menjadi sangat penting mengingat pada masa itu adalah golden period (periode emas) sekaligus juga merupakan critical period (masa kritis) dikarenakan plastisitas otak anak mempunyai sisi positif dan negatif. Sisi positif otak pada masa ini lebih terbuka untuk proses pembelajaran. Sedangkan sisi negatifnya lebih peka terhadap lingkungan yang tidak mendukung, seperti asupan gizi yang tidak adekuat, kurang stimulasi dan tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.

“Dengan adanya pemeriksaan SDIDTK, diharapkan dapat terdeteksi secara dini adanya penyimpangan pertumbuhan dan perkembangan, gangguan mental emosional, autisme, hiperaktivitas, dan gangguan pemusatan perhatian pada anak”, tambahnya.

Dr. Slamet Riyadi menyatakan, deteksi tumbuh kembang pada anak di bawah 1 tahun dilakukan setiap tiga bulan, sementara anak yang berusia di atas satu tahun deteksi dilakukan setiap 6 bulan. Jika ditemukan kelainan, segera dirujuk ke Puskesmas atau rumah sakit terdekat.

Sementara itu, menurut pakar kesehatan anak yang juga pengurus pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dr. Soedjatmiko, SpA(K), MSI, ada tiga kebutuhan dasar anak yang harus dipenuhi, yaitu kebutuhan fisik, kasih sayang. Oleh karenanya, pemeriksaan SDIDTK sangat penting dilakukan secara berkala, terutama pada usia tiga tahun pertama.

“Pemeriksaan SDIDTK terdiri dari pemeriksaan status gizi dengan indikator pertumbuhan tinggi, berat badan dan pengukuran lingkar kepala; pengecekan kemampuan penglihatan dan pendengaran; serta pemantauan terhadap perkembangan emosi, hiperaktivitas dan gangguan pemusatan perhatian”, ujar dr. Soedjatmiko.

Kegiatan pemeriksaan SDIDTK dalam rangka Hari Anak Nasional ini diselenggarakan selama dua hari, 19-20 Juli 2011. Pada hari pertama, sebanyak 235 anak telah hadir untuk menjalani pemeriksaan SDIDTK. Hari kedua, kurang lebih 300 anak menyusul untuk mendapatkan pemeriksaan yang sama.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-6506568, 021-52907416-9, faks: 52921669, Call Center: 500567 dan 021-30413700, atau alamat e-mail :
info@infeksi.com;puskom.publik@yahoo.co.id, info@depkes.go.id, kontak@depkes.go.id


DOKTER/DOKTER GIGI FIGUR PENOLONG KEMANUSIAAN - oleh Redaksi 28/07/2011 . 10:09

Menkes dr. Endang Rahayu Sedyaningsih MPH, Dr.PH. membuka Seminar Nasional Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) bertema Pemenuhan Pelayanan Kedokteran Bermutu Sebagai Wujud Perlindungan Masyarakat.

Dalam sambutannya Menkes menyatakan, dokter/dokter gigi (dr./drg.) adalah figur penolong kemanusiaan. Agar kesan ini tertanam di masyarakat, dr./drg, perlu rela berkorban, peduli pada penderitaan pasien, empati, menghargai hak-hak pasien, dan menjadi pendidik masyarakat agar berperilaku hidup bersih dan sehat.
“Kesemuanya ini adalah inti dari keluhuran profesi dr./drg. dalam lingkup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif”, tegas Menkes.

Menkes menambahkan, keluhuran profesi dr./drg. adalah peneguh janji kepada masyarakat sesudah sumpah yang dilafalkan di almamater masing-masing. Termasuk janji untuk setiap 5 tahun mempertahankan kompetensi melalui Continuing Professional Development (CPD). CPD merupakan rangkaian proses re-sertifikasi profesi melalui rantai peran kolegium organisasi profesi (OP) dan KKI.

“Kerja sama yang mantap, berdedikasi tinggi, tulus, terkoordinasi, dan cerdas antara Organisasi Profesi (OP) beserta kolegiumnya sangat diperlukan. Kerja sama penyelenggara CPD termasuk FK/FKG dan RS Pendidikan dengan KKI, harus dipupuk dan dikembangkan. Hendaknya diperhitungkan dengan tepat agar semua dr./drg. berpeluang sama untuk memasuki pintu terpusat di KKI. Jika tidak, akan berpotensi menimbulkan obstruksi pelayanan”, ujar Menkes.

Meski demikian kerja sama ini tidak boleh mengorbankan dr./drg yang tengah menunggu proses re-sertifikasi menjelang re-registrasi, ataupun mengorbankan masyarakat. Sebab, para dr./drg. khususnya di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK), di birokrasi, dan yang sedang mengambil pendidikan akan menjadi korban akibat kurang lancarnya kerja sama antara para pemangku kepentingan tersebut, tambah Menkes.

Menurut Menkes, setiap dokter dan dokter gigi adalah teladan masyarakat luas. Oleh karenanya, harus berperilaku elok dan terpuji. Dengan demikian akan terwujud pemenuhan standar pendidikan dan praktik kedokteran yang ditetapkan oleh KKI.

Menkes menyatakan, KKI merupakan mitra Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan kesehatan, khususnya yang menyangkut praktik kedokteran. Bersama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), asosiasi institusi pendidikan kedokteran, RS pendidikan dan kolegium profesi, Pemerintah mengembangkan pola koordinasi sekaligus pengaturan bidang kedokteran.

Menkes menilai, Seminar Nasional KKI kali ini relevan dengan upaya Kemkes untuk meningkatkan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan yang bermutu.

Menkes berharap, KKI dan Organisasi Profesi (OP) mampu memberikan kontribusi saran dan kerja sama terhadap reformasi birokrasi yang tengah dijalankan di bidang kesehatan. Selanjutnya, KKI dan OP melalui kolegium spesialisnya masing-masing mereformasi diri untuk memperbesar jumlah daya produksi dokter spesialis yang diperlukan masyarakat, memantapkan sistem rujukan, dan mengawal terbentuknya BPJS Kesehatan.

KKI melalui Majelis Kehormatan dan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dan OP melalui Majelis Kode Etik Kedokteran/ Majelis Kode Etik Kedokteran Gigi (MKEK/MKEKG) dan majelis kolegiumnya, ikut membina dan mengawasi anggotanya supaya menjalankan clinical pathway yang etis, sesuai standar profesi dengan pelayanan medik dan sesuai ketentuan INA-CBG. Selain itu, menerapkan dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) di semua lini faslitas pelayanan kesehatan. Mencegah, mengawasi, dan menyelesaikan konflik etikolegal antar sejawat yang belum reda, serta tidak mengkomersialisasikan praktiknya, tutur Menkes.

Menkes menekankan semua peserta seminar untuk perkokoh PPNS (penyidik pegawai negeri sipil) khusus kesehatan serta tim aparatur pengawasan dan pembinaan praktik kedokteran. Demi kepentingan terbaik pasien,para dokter spesialis harus saling berkomunikasi satu sama lain dalam menangani pasien dengan komplikasi. Jangan menolak pasien atau meminta uang muka dari pasien gawat darurat. Jangan saling menjelekkan sejawat; tidak menyuburkan pelayanan yang terkotak-kotak; jangan menyandera pasien, kurang menghargai atau gagal mengelola hak atas informasi pasien, atau menyandera bayi.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-6506568, 021-52907416-9, faks: 52921669, Call Center: 500567 dan 021-30413700, atau alamat e-mail :
info@infeksi.com;puskom.publik@yahoo.co.id, info@depkes.go.id, kontak@depkes.go.id


JABATAN BUKAN DIMINTA TAPI AMANAH - oleh Redaksi 28/07/2011 . 10:06

Jabatan bukan diminta tapi merupakan amanah, serta kepercayaan pimpinan yang diberikan dan harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Hal tersebut disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan, dr. Yudhi Prayudha Ishak Djuarsa, MPH saat memberikan arahan pada acara pelantikan pejabat eselon III, serah terima jabatan dan penandatanganan pakta integritas di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta, Selasa, 19 Juli 2011.
Pejabat yang dilantik adalah: dr. Doli Wilfried Hasudungan Simanungkalit, M.Kes sebagai Kepala Bagian Analisis dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Irwansyah, SE, M.Kes, M.Ak sebagai Kepala Bagian Keuangan dan Perlengkapan, Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan.

Selain itu Irjen juga mengangkat pegawai ke dalam Jabatan Fungsional Auditor, yaitu: Inspektorat I: Yudi Yudistira Adimulya, SH, M.Hum; Eko Rahman Setiawan, SKM; Rudi Supriatna Nata Saputra, M.Kep; Oki Wahyurini, S.Psi, MT. Inspektorat III: Hendro Santoso, S.Kp, M.Kep, Sp.Kom; Pitra Tri Yuli Nurtjahya, SKM; drg. Ossie Sosodoro Wisoto Wardono. Inspektorat IV: drg. Elfi Rahmawati, MPH; Oong Rusmana,SKM; Elvie Natalia Damayanti, SE. Sedangkan di Inspektorat Investigasi: Johan Adityatama Saleh, SE, MM, Ak; Asep Rizkana, SKM.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-6506568, 021-52907416-9, faks: 52921669, Call Center: 500567 dan 021-30413700, atau alamat e-mail :
info@infeksi.com;puskom.publik@yahoo.co.id, info@depkes.go.id, kontak@depkes.go.id


MENKES BUKA INDONESIA NURSING EXPO 2011 - oleh Redaksi 28/07/2011 . 10:04

Profesi perawat berada dalam satu ruang bersama seluruh jajaran kesehatan dan jajaran lintas sektor di tingkat Pusat maupun Daerah. Oleh karenanya, perawat hendaklah bersinergi dalam membangun kekuatan bersama, bahu membahu, melalui kerjasama erat dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sesuai proporsi, potensi kemampuan dan kompetensinya.

Demikian sambutan Menkes dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr.PH saat membuka Seminar Keperawatan dan Indonesia Nursing Expo 2011 bertema Closing The Gap: Increasing Access and Equity through Nursing Service, di Jakarta (19/7). Acara digelar dalam rangka memperingati Hari Perawat Sedunia Tahun 2011. Hadir pada acara tersebut Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), para Kepala Dinas Kesehatan, direktur RS, pimpinan dari Institusi Pendidikan Tinggi Keperawatan, Pengurus Organisasi Profesi Kesehatan dan pimpinan Perusahaan Alat Kesehatan dan Farmasi

Menurut Menkes tema ini relevan dengan upaya Kemkes untuk meningkatkan akses masyarakat dalam pelayanan kesehatan yang bermutu. Upaya diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

”Tema ini sejalan dengan tema International Nurses Day. Keduanya bermakna agar perawat berperan aktif mewujudkan pelayanan kesehatan yang setara, adil dan terjangkau oleh masyarakat”, ujar Menkes.

Menkes menegaskan, pembangunan kesehatan belakangan sudah menunjukan hasil yang menggembirakan. Namun demikian, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dan disikapi dengan kerja keras dan kerja cerdas, seperti tingginya angka kematian ibu, angka kematian bayi, angka prevalensi gizi buruk, dan angka kejadian beberapa penyakit menular seperti AIDS, TB dan Malaria.

Menkes memaparkan beberapa isu pokok yang perlu diperhatikan diantaranya disparitas pelayanan kesehatan antar wilayah geografi, antar kelompok sosial ekonomi, dan antar gender; beban ganda pelayanan kesehatan, dimana penyakit menular, penyakit tidak menular, dan new emerging diseases harus ditangani sekaligus; serta belum optimalnya ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan

Untuk menyikapinya, Menkes melakukan Reformasi Pembangunan Kesehatan yang mencakup 7 upaya, meliputi revitalisasi pelayanan kesehatan dasar dan pemenuhan Biaya Operasional Kesehatan (BOK); penyediaan obat dan alat kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan; penyediaan, distribusi, dan retensi SDM kesehatan yang bermutu, adil dan merata; pengembangan jaminan kesehatan bermutu universal coverage; keberpihakan kepada Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DPTK) serta penanganan Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK); pelaksanaan reformasi birokrasi kesehatan; dan pengembangan world class health care.

”Untuk menghilangkan disparitas pelayanan kesehatan, Kementerian Kesehatan juga mempunyai komitmen yang tinggi pada pencapaian sasaran Millenium Development Goals diantaranya melalui Program Jaminan Persalinan (Jampersal). Program ini merupakan terobosan untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan angka kematian anak”, tambah Menkes.

Menkes menegaskan, semua pihak harus mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan pelayanan kesehatan berupa globalisasi pelayanan kesehatan yang melampaui batas negara.

”Kita perlu menguasai teknologi kesehatan yang semakin maju. Sementara kompetisi dari tenaga kesehatan asing dan industri pelayanan kesehatan asing, semakin terbuka. Oleh karenanya kita harus mengembangkan world class health care atau pelayanan kesehatan kelas dunia”, ujar Menkes.
Menkes berpesan, kebijakan pelayanan keperawatan menuju profesionalisme pelayanan perlu terus dikembangkan, termasuk pembinaan teknis dan monitoring evaluasi pelaksanaan perawatan. Sementara itu, untuk menghadapi ASEAN Framework Agreement on Services 8 (AFAS 8) serta Liberalisasi jasa kesehatan asing lainnya, perlu dilakukan telaah pasar jasa untuk pelayanan keperawatan serta menetapkan standar pelayanan keperawatan dan kompetensi perawat yang diakui secara internasional.
”Gunakan forum Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Nursing Services ASEAN untuk melakukan harmonisasi terhadap standar – termasuk sistem pendidikan tinggi keperawatan”, tegas Menkes.
Indonesia Nursing Expo 2011 diselenggarakan untuk pertama kalinya oleh Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian Medik Kemkes. Pameran berisi jenis-jenis pelayanan kesehatan dan keperawatan dari berbagai fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta. Selain itu dipamerkan pula industri alat kesehatan dan penunjang pelayanan keperawatan.
Menkes menilai belum semua orang menempatkan kesehatan sebagai prioritas utama dalam hidupnya. Saat ini masih banyak yang menganggap kesehatan penting ketika sudah jatuh sakit. Di samping itu kesadaran masyarakat tentang kesehatan sebagai investasi bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia masih rendah.
”Indonesia Nursing Expo 2011 merupakan momen penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, pengambil kebijakan, pemangku kepentingan di berbagai tingkat akan arti pentingnya pelayanan kesehatan dan keperawatan serta kesehatan masyarakat sebagai investasi bagi peningkatan SDM agar dapat bersaing dengan bangsa-bangsa di dunia”, terang Menkes.
Pameran pada Indonesia Nursing Expo 2011, juga merupakan ajang saling tukar menukar informasi dan pengalaman dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan, keperawatan, perumahsakitan, fasilitas dan sarana pelayanan kesehatan, alat kesehatan, obat-obatan penunjang pelayanan kesehatan dan lain sebagainya, sehingga masyarakat umum mengetahui kemampuan bangsa Indonesia dalam menyediakan jasa layanan kesehatan dan keperawatan, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan. Selanjutnya, saya berharap kepada para perawat, para profesi kesehatan lain, para pengambil kebijakan, pemangku kepentingan di berbagai tingkat, para industri bidang kesehatan/ alat kesehatan, farmasi dan obat-obatan dapat memanfaatkan kesempatan pameran ini untuk melakukan edukasi dan advokasi kepada masyarakat umum tentang pentingnya kesehatan.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-6506568, 021-52907416-9, faks: 52921669, Call Center: 500567 dan 021-30413700, atau alamat e-mail :
info@infeksi.com;puskom.publik@yahoo.co.id, info@depkes.go.id, kontak@depkes.go.id


5.000 IKUTI FESTIVAL ANAK INDONESIA - oleh Redaksi 28/07/2011 . 10:01

Anak adalah harapan dan tumpuan bangsa. Mereka merupakan generasi penerus yang akan melanjutkan perjuangan dan cita-cita bangsa Indonesia. Untuk dapat bersaing di dunia global anak-anak perlu disiapkan dan ditingkatkan kesejahteraan serta kualitas mereka, yaitu kualitas kesehatan, pendidikan, sosial dan spiritual.

Demikian sambutan Menkes dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr.PH pada acara Festival Anak Indonesia 2011 di Silang Monas Jakarta. Festival Anak Indonesia merupakan rangkaian kegiatan peringatan Hari Anak Nasional (HAN) tahun 2011. Festival diikuti sekitar 5.000 anak dalam berbagai kegiatan, dengan jumlah pengunjung 30.000 orang.

Dalam sambutannya, Menkes menyatakan adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat termasuk kesejahteraan anak. Menkes mencontohkan menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita dari 25,8% pada akhir tahun 2003 menjadi sebesar 18,4 % pada tahun 2007. Angka Kematian Bayi (AKB) menurun dari dari 35 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2004 menjadi 34 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2007.

“Kemkes menaruh perhatian besar terhadap perkembangan anak. Ada Direktorat Bina Kesehatan Anak yang meliputi Sub Direktorat Kelangsungan Hidup Bayi, Anak Balita, Pra Sekolah sampai pembinaan Kualitas hidup Anak usia Sekolah dan Remaja. Selain itu ada Pusat Inteligensia Kesehatan yang akan membangun karakter dan kemampuan inteligensi anak sejak masih dalam kandungan sampai anak tumbuh menjadi remaja”, terang Menkes.

Menkes menyatakan patut bersyukur telah memiliki Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Keberadaan UU tersebut menunjukkan perhatian dan komitmen bangsa dan negara menjamin terpenuhinya hak-hak dan perlindungan anak. Hak-hak itu antara lain hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang. Selain itu, hak untuk berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat manusia serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang sejahtera, berkualitas dan terlindungi.

Pada kesempatan tersebut Menkes berpesan kepada anak-anak Indonesia untuk senantiasa belajar dengan baik dan banyak membaca untuk mengembangkan kreatifitas dan mewujudkan cita-cita di masa depan.

“Jagalah kesehatan tubuh kalian, rajin berolahraga dan selalu berperilaku hidup bersih dan sehat, jauhi rokok, narkotika dan obat-obat berbahaya lainnya. Rajinlah beribadah, berbaktilah kepada kedua orang tua dan hormati guru-guru kalian. Jadilah anak-anak yang santun, berbudi pekerti dan berakhlak mulia. Sayangi teman-teman kalian, perkuatlah persahabatan, persaudaraan dan kerukunan dengan semua anak Indonesia serta berupaya mengangkat martabat bangsa dan negara kita dengan prestasi kalian”, tambah Menkes .

Hari Anak Nasional tahun 2011 mengambil tema Anak Indonesia Sehat, Kreatif dan Berakhlak Mulia. Beragam kegiatan digelar dalam memperingati HAN 2011 seperti Festival Anak Indonesia pada tanggal 16 dan 17 Juli 2011 di Monas. Dalam festival dimeriahkan dengan pencatatan Rekor MURI: Menanam tanaman Obat (Herbal) pada media terbatas oleh 5000 anak, pameran, aneka kegiatan olah raga, parade seni, budaya, dan permainan tradisional anak Indonesia juga permainan modern.

Acara diikuti sekitar 5.000 anak termasuk anak usia dini, anak berkebutuhan khusus, anak dari Mobil Pintar dan Motor Pintar Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB), berbagai komunitas anak, sanggar seni dan budaya Indonesia, seniman, budayawan, pakar, yayasan/organisasi/instansi terkait, sponsor, dan masyarakat umum.

Semua kegiatan pada Festival Anak Indonesia terbagi dalam 10 zona, yaitu zona anak Indonesia sehat; zona permainan tradisional anak Indonesia; zona mobil, motor, dan rumah pintar; zona jajanan/makanan tradisional, zona bimbingan/konseling Bapak+Ibu+Anak; zona pendidikan Ibu pekerti dan akhlak mulia; zona ilmu pengetahuan dan teknologi sederhana; zona qemar membaca; zona seni kerajinan tradisional; dan zona bebas.

Selain festival anak, kegiatan lain adalah skrining Tumbuh Kembang bagi anak-anak pegawai Kementerian Kesehatan RI pada tanggal 19-20 Juli 2011; Kongres Anak Indonesia tahun 2011 pada tanggal 19-24 Juli di Bandung dan One Day for Children pada tanggal 21 Juli 2011 di halaman kantor Kementerian Sosial. Acara Puncak Peringatan HAN tahun 2011 direncanakan akan dihadiri Presiden RI, pada tanggal 23 Juli 2011 di Rama Shinta Hall, Dunia Fantasi Ancol. Acara HAN 2011 juga diisi dengan Pergelaran Wayang Orang dengan cerita ”Jaka Pengalasan” pada tanggal 24 Juli 2011 di TMII; dan Anak Indonesia 2011, Walk Nature and Plant Trees bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tanggal 24 Juli 2011 di Ragunan.

Beberapa kegiatan rangkaian HAN tahun 2011 yang telah dilaksanakan, yaitu Seminar “Skrining Bayi Baru Lahir dalam Upaya Mencegah Kecacatan pada Anak”; Seminar “Buku KIA, Hadiah Terindah bagi Anak”; Seminar ”Internet sehat, Pornografi dan Kesehatan Reproduksi”; Seminar tentang narkoba bagi anak jalanan; Seminar tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bagi anak di Lembaga Pemasyarakatan Pondok Bambu; Gebyar Posyandu dan Seminar Sehari mengenai Tumbuh Kembang Anak di Puskesmas Tanjung Priok; Wisata bersama Anak-anak Penderita Thalasemia dan Anak-anak Penderita Kanker; Sunatan Massal di RSUP Fatmawati; Lomba Menulis anak ”Aku Ingin” hasil kerja sama dengan World Vision Indonesia; Konferensi Kota Layak Anak Asia Pasifik dan Forum Anak Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; serta kegiatan Jambore Anak yang dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-6506568, 021-52907416-9, faks: 52921669, Call Center: 500567 dan 021-30413700, atau alamat e-mail :
info@infeksi.com;puskom.publik@yahoo.co.id, info@depkes.go.id, kontak@depkes.go.id


ANAK INDONESIA HARUS OLAHRAGA TERATUR, TIDAK MEROKOK, TIDAK NARKOBA DAN BIASAKAN HIDUP BERSIH DAN SEHAT - oleh Dr.H.Ilham Patu,SpBS 28/07/2011 . 09:59

Untuk dapat menjadi anak Indonesia yang tangguh, harus selalu menjaga kesehatan seperti melakukan olahraga atau aktivitas fisik secara teratur, tidak merokok, tidak menggunakan narkoba dan selalu membiasakan hidup bersih dan sehat. Selain itu anak Indonesia harus terus meningkatkan kualitas dengan belajar dan mengembangkan potensi serta bakat yang dimiliki. Sebagai insan beragama juga harus rajin beribadah, taat kepada orang tua, bersikap jujur dan senantiasa berbuat baik kepada sesama.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Dr. dr. Slamet Riyadi Yuwono, DTM&H, MARS dalam sambutannya sebagai ketua penitia pelaksana peringatan Hari Anak Nasional (HAN) pada acara Festival Anak Indonesia di Jakarta, Sabtu 16 Juli 2011.

Dr. Slamet Riyadi mengatakan, masa depan dan keberlangsungan bangsa Indonesia ditentukan oleh anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Di era global sekarang dibutuhkan sumberdaya yang tangguh dan mampu bersaing. Menjadi kewajiban bersama untuk menyiapkan anak Indonesia menjadi generasi terbaik yaitu generasi sehat, kreatif dan berakhlak mulia sekaligus cerdas berprestasi.

”Guna mewujudkan hal tersebut maka jaminan pemenuhan hak-hak anak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan dan perlindungan yang bermutu harus terus kita upayakan”, ujar Dirjen.

Upaya untuk memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak dan perlindungan hak-hak anak telah menjadi komitmen dan perhatian bangsa dan negara, sebagai bukti Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut antara lain diatur kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara dalam menyelenggarakan pengasuhan dan perlindungan kepada anak.

Berbagai upaya pembangunan telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan anak-anak Indonesia melalui pendidikan, kesehatan, sosial dan spiritual. Sebagai contoh pembangunan kesehatan dalam upaya peningkatan gizi anak ditunjukan dengan menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita dari 25,8% pada akhir tahun 2003 menjadi sebesar 18,4 % pada tahun 2007.

Festival Anak Indonesia merupakan rangkaian kegiatan dalam peringatan HAN tahun 2011. Pada tahun ini Kementerian Kesehatan terpilih sebagai leading dalam pelaksanaan peringatan HAN. Tahun ini mengangkat tema “Anak Indonesia Sehat, Kreatif dan Berakhlak Mulia”. Selain itu juga akan diselenggarakan kegiatan: Skrining Tumbuh Kembang bagi anak-anak pegawai Kementerian Kesehatan RI pada tanggal 19-20 Juli 2011; Kongres Anak Indonesia tahun 2011 pada tanggal 19-24 Juli di Bandung; One Day for Children pada tanggal 21 Juli 2011 di halaman kantor Kementerian Sosial dan Anak Indonesia 2011, Walk Nature and Plant Trees bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tanggal 24 Juli 2011 di Ragunan.

Acara Puncak Peringatan HAN tahun 2011 rencananya akan dirayakan bersama Presiden RI pada tanggal 23 Juli 2011 di Rama Shinta Hall, Dunia Fantasi Ancol. Sedangkan pada tanggal 24 Juli 2011 akan diselenggarakan Pergelaran Wayang Orang ”Jaka Pengalasan” di teater Kautaman, Gedung Pewayangan Kautaman TMII Jakarta Timur yang sebagian perannya diperankan oleh anak-anak berkebutuhan khusus.

Beberapa kegiatan rangkaian HAN tahun 2011 yang lain yaitu Seminar “Skrining Bayi Baru Lahir dalam Upaya Mencegah Kecacatan pada Anak”; Seminar “Buku KIA, Hadiah Terindah bagi Anak”; Seminar ”Internet sehat, Pornografi dan Kesehatan Reproduksi”; Seminar tentang narkoba bagi anak jalanan; Seminar tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bagi anak di Lembaga Pemasyarakatan Pondok Bambu; Gebyar Posyandu dan Seminar Sehari mengenai Tumbuh Kembang Anak di Puskesmas Tanjung Priok; Wisata bersama Anak-anak Penderita Thalasemia dan Anak-anak Penderita Kanker; Sunatan Massal di RSUP Fatmawati; Lomba Menulis anak ”Aku Ingin” hasil kerja sama dengan World Vision Indonesia; Konferensi Kota Layak Anak Asia Pasifik dan Forum Anak Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; serta kegiatan Jambore Anak yang dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-6506568, 021-52907416-9, faks: 52921669, Call Center: 500567 dan 021-30413700, atau alamat e-mail :
info@infeksi.com;puskom.publik@yahoo.co.id, info@depkes.go.id, kontak@depkes.go.id


PENTINGNYA PEMANTAUAN KESEHATAN PADA MASA PERIODE EMAS BALIT - oleh Redaksi 28/07/2011 . 09:57

Periode tiga tahun pertama pada masa Balita merupakan periode emas pertumbuhan fisik, intelektual, mental dan emosional anak. Gizi yang baik, kebersihan, imunisasi, vitamin A dan pelayanan kesehatan yang bermutu, serta kasih sayang dan stimulasi yang memadai pada usia Balita akan meningkatkan kelangsungan hidup dan mengoptimalkan kualitas hidup anak.

Demikian sambutan Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi, dr. Krishnajaya, MS pada acara Gebyar Posyandu di Bintaro Plaza (15/07). Gubernur Provinsi Banten Hj. Ratu Atut Chosiyah membuka acara tersebut sebagai rangkaian Hari Anak Nasional 2011 bertema Anak Indonesia Sehat, Kreatif dan Berakhlak Mulia.

Menurut dr. Krishna, selain periode emas, masa Balita juga merupakan periode kritis. Pada masa ini, segala bentuk penyakit, kekurangan gizi, serta kekurangan kasih sayang, akan membawa dampak negatif yang menetap sampai seumur hidupnya. Karena itu, pola pengasuhan yang baik dan benar dibutuhkan untuk menghindarkan risiko tersebut.

Upaya pemantauan kesehatan, pertumbuhan dan perkembangan anak serta penanganannya dilakukan di berbagai tingkatan. Salah satunya upaya berbasis masyarakat yang diselenggarakan melalui Posyandu. Hingga saat ini, keberadaan Posyandu yang mencapai jumlah sekitar 269.000 mampu mendukung dan memberikan kontribusi besar dalam pencapaian tujuan Pembangunan Nasional, tambahnya.

“Berdasarkan data Riskesdas tahun 2010, jumlah Balita yang dipantau melalui penimbangan di Posyandu terus meningkat hingga mencapai 75 persen”, jelas dr. Krishna.

Dr. Krishna menjelaskan, Kementerian Kesehatan telah berupaya melakukan pembinaan untuk menjamin kesinambungan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di setiap tingkat pelayanan. Sejak tahun lalu, Kemkes telah mencetak Buku KIA untuk seluruh sasaran ibu hamil dan didistribusikan sampai ke tingkat kabupaten/kota. Buku KIA, penting sebagai alat pencatatan sekaligus sumber informasi bagi keluarga tentang perawatan kesehatan bagi ibu dan anak.

Selain itu Buku KIA mempunyai banyak manfaat yaitu meningkatkan kesadaran; meningkatkan pengetahuan akan upaya preventif dan promotif di bidang kesehatan; meningkatkan kewaspadaan akan masalah kesakitan atau kegawatdaruratan pada ibu hamil, bayi baru lahir dan Balita; serta menjadi sarana komunikasi antar petugas kesehatan, antara petugas kesehatan dengan keluarga, tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, dr. Krishna juga menyampaikan himbauan kepada masyarakat untuk membawa Balita ke posyandu setiap bulan; selalu membawa Buku KIA setiap kali ibu hamil dan Balita pergi ke tempat pelayanan kesehatan; ibu hamil memeriksakan kehamilannya secara teratur, minimal empat kali selama hamil dan dibantu persalinannya oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan; memberikan ASI Eksklusif bagi bayi sejak lahir hingga usia enam bulan; memberikan imunisasi lengkap bagi bayi sebelum berumur satu tahun; serta mengikuti program Keluarga Berencana untuk meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dan keluarga.

Gubernur Provinsi Banten, Hj. Ratu Atut Chosiyah memaparkan, Posyandu berperan penting dalam meningkatkan kesehatan anak dan ibu, khususnya ibu melahirkan di provinsi Banten. Hal ini dibuktikan dengan penurunan angka kematian ibu dan bayi di provinsi tersebut.

“Pada tahun 2010 angka kematian bayi (AKB) mencapai 25,3 per 1000 kelahiran hidup, sedangkan tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 22 per 1000 kelahiran hidup. Selanjutnya, angka kematian ibu (AKI) pada tahun 2010 masih mencapai 203,2 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan pada tahun 2011 turun menjadi 187 per 100.000 kelahiran hidup”, ujar Hj. Ratu Atut.

Acara Gebyar Posyandu di Bintaro Plaza diawali dengan kegiatan senam pagi bersama yang diikuti sekitar 5000 anak-anak TK/PAUD di wilayah kota Tanggerang Selatan. Usai senam, dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan anak dan pelepasan balon cita-cita sebagai simbol anak-anak menggantungkan cita-cita setinggi langit dan berharap Kota Tanggerang Selatan dapat segera menjadi “Kota Layak Anak”.

Hadir dalam acara ini Direktur Kesehatan Anak, dr. Kirana Pritasari, MQIH, Walikota Tanggerang Selatan, Perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Banten; Asisten Deputi Pemberdayaan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Direktur PAUD, Kementerian Pendidikan Nasional; dan perwakilan organisasi masyarakat seperti Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini (HIMAPAUD), Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI), dan Masyarakat Gemar Membaca (MAGMA).

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-6506568, 021-52907416-9, faks: 52921669, Call Center: 500567 dan 021-30413700, atau alamat e-mail :
info@infeksi.com;puskom.publik@yahoo.co.id, info@depkes.go.id, kontak@depkes.go.id


SESJEN LANTIK 8 PEJABAT ESELON III DAN 26 PEJABAT ESELON IV DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN - oleh Redaksi 28/07/2011 . 09:55

Seorang pejabat harus melaksanakan tugasnya dengan amanah, ikhlas, jujur dan loyal, serta mampu bekerjasama dalam arti positif di bidang tugasnya masing-masing.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal, dr. Ratna Rosita, MPH.M dalam sambutannya saat melantik 8 pejabat eselon III dan 26 pejabat eselon IV di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta (14/07) kemarin.
Para pejabat yang dilantik di lingkungan Biro Hukum dan Organisasi, adalah Drs. Mulyadi, MM sebagai Kabag Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Kinerja; dan Rudi Wijanarko, S.Kp sebagai Kasubbag Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik.

Biro Kepegawaian, Tri Budiwati, S. Psi sebagai Kasubbag Kenaikan Pangkat.

Biro Perencanaan dan Anggaran, Zan Susilo Wahyu Mutaqin, SKM, M.Kes sebagai Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Bagian APBN II; dan dr. Susiyo Luchioto sebagai Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Bagian APBN III.

Biro Umum, Junus Budi Santoso, SKM sebagai Kasubbag Gaji; Pawit Soegiharto, SE., MM sebagai Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan; Susi Haryanti, S.Sos., M.AP sebagai Kasubbag Kearsipan; Margiyo, S.Sos, M.Si sebagai Kasubbag Pengamanan; dan Rosa Jaya, SKM, MKM sebagai Kasubbag Pemeliharaan.

Pusat Data dan Informasi, drg. Titi Aryati Soenardi, M.Kes sebagai Kabag Tata Usaha; Iskandar Zulkarnain, SKM, M.Kes sebagai Kabid Statistik Kesehatan; Boga Hardhana, S.Si, MM sebagai Kabid Pengembangan Sistem Informasi dan Bank Data; Ir. Zulfi, MM sebagai Kasubbag Kepegawaian dan Umum; Cecep Slamet Budiono, SKM, M.Sc.PH sebagai Kasubbag Keuangan; Agustin Setyarini, SH sebagai Kasubbid Statistik Derajat dan Upaya Kesehatan; Farida Sibuea, SKM, M.Sc.PH sebagai Kasubbid Diseminasi Informasi; dan drg. Rudy Kurniawan, M.Kes sebagai Kasubbid Pengembangan Sistem Informasi; Yudianto, SKM, M.Si sebagai Kasubbid Bank Data.

Pusat Kerjasama Luar Negeri, Laode Musafin M., SKM, M.Kes sebagai Kabag Tata Usaha; Rita Ratna Puri, SKM sebagai Kasubbid Kerjasama Kesehatan Regional II; drg. Siti Riswany Aisyah sebagai Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi; dan drg. Sri Wahyuni, M.Sc sebagai Kasubbid Kerjasama Kesehatan Multilateral.
Pusat Komunikasi Publik, Busroni, S.IP sebagai Kabid Media Massa dan Opini Publik; Giri Inayah Abdullah S.Sos sebagai Kasubbid Media Massa; Dewi Indah Sari, SE, MM sebagai Kasubbid Hubungan Kementerian dan Lembaga; Sumardiono, SE sebagai Kasubbid Hubungan Lembaga Non Pemerintah; dan Marina Sidabutar, S.Sos, MAB sebagai Kasubbag Kepegawaian dan Umum.

Pusat Inteligensia Kesehatan, drg. Retna SIH Handarini, MM sebagai Kasubbag Program dan Anggaran; dr. Dian Kusumawardhani, M.Kes sebagai Kasubbid Inteligensia Remaja, Dewasa dan Lanjut Usia; Munir Wahyudi, SE, MM sebagai Kasubbag Keuangan dan Umum; dan drg. Wahyu Purnomo Wulan, MKM sebagai Kasubbid Inteligensia Akibat Gangguan Bawaan.

Pusat Promosi Kesehatan, drg. Rarit Gempari, MARS sebagai Kabid Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat.

Di lingkungan Konsil Kedokteran Indonesia, Dra. Ika Dewi, MM sebagai Kabag Administrasi Umum dan Hubungan Masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, dr. Ratna Rosita menyampaikan bahwa pemimpin harus bertanggung jawab, dapat mengembangkan kapasitasnya dan menjadi panutan bagi anak buah dan juga lingkungan sekitarnya.

Acara pelantikan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat eselon II dan eselon III di lingkungan Kementerian Kesehatan RI.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-6506568, 021-52907416-9, faks: 52921669, Call Center: 500567 dan 021-30413700, atau alamat e-mail :
info@infeksi.com;puskom.publik@yahoo.co.id, info@depkes.go.id, kontak@depkes.go.id


PEMENANG LOMBA AKU INGIN - oleh Redaksi 28/07/2011 . 09:52

Kategori Pemenang 12 - 15 Tahun
"Jika menjadi seorang istri atau Ibu, aku ingin menyediakan santapan bergizi bagi seluruh anggota keluarga setiap harinya, menyempatkan menyediakan bekal makan siang untuk suami dan anak. Nasi berlauk sederhana dilengkapi sayuran, cukuplah sidah. Yang penting higienis serta bergizi seimbang." (Ressi Quin Nadaersa (Sumatera Utara) | Juara I)
"Jika menjadi Duta Pangan Indonesia aku ingin menerapkan program 'Rp 1000 for Live'. Program ini akan diterapkan di sekolah - sekolah dengan mengumpulkan Rp. 1000 per siswa per semester. Seluruh dana yang terkumpul akan digunakan untuk perbaikan gizi anak bangsa, terutama bagi penderita gizi buruk dan busung lapar." (Afifa Aziz (DKI Jakarta) | Juara II)
"Jika sudah besar aku ingin mengembangkan usaha pengolahan tahu dan tempe untuk balita, dan menjadi motivator bagi para orangtua agar selalu memberikan makanan sehat dan bergizi seimbang kepada balita." (Kinanthi Putri Puruhitasari (Jawa Tengah) | Juara III)

Kategori Pemenang 16 - 18 Tahun
"Jika aku pemilik kantin sekolah aku ingin menjual makanan berkualitas. Tidak sekedar mencari untung, tetapi juga bergizi, bersih, dan pastinya enak. Kantinku tidak hanya untuk murid - murid, tetapi ibu - ibunya juga. Supaya hemat, makanannya akan kupaketkan. Nasi, satu sayur, satu daging, dan air mineral dihargai tujuh ribu rupiah. Kalau tidak dipaketkan, bisa - bisa sayurnya tidak laku. Oh, tak lupa diberikan buah gratis sebagai sumber vitamin. Hari ini jeruk, besoknya pepaya, semangka juga segar. Nantikan pembukaan kantinku ya!" (Febe Rahellea (DKI Jakarta) | Juara I)
"Jika menjadi Ketua OSIS, aku ingin membentuk Sie Ketahanan Gizi sebagai salah satu bagian struktur kepengurusan OSIS. Sie ini bertanggung jawab mengkampanyekan pentingnya kecukupan gizi bagi siswa/i maupun keluarganya (terutama ibu dan balita). Nantinya Sie Ketahanan Gizi dapat menjalin kerjasama dengan Puskesmas setempat untuk mendidik kader pendidik sebaya (peer educator) yang diharapkan mampu menularkan pengetahuan dan pemahaman gizi kepada teman - temannya. Dengan kerjasama yang baik antara seluruh pemangku kepentingan, sekolah berpotensi menjadi ujung tombak pengentasan kekurangan gizi." (Ganar adhitya (Sumatera Utara) | Juara II)
"Jika menjadi ketua Rukun Warga, aku ingin berinovasi membuat Kebun Warga. Kebun warga akan dirawat dan dimanfaatkan oleh warga wilayah tersebut. Kebun ini akan bermanfaat bagi warga untuk menjamin pemenuhan gizi warga mengingat kebun ini hanya akan ditanami oleh sayuran dan buah - buahan. Hasil perkebunan hanya boleh diambil oleh warga yang telah melaksanakan tugas piketnya sesuai dengan kuantitas dari rutinitas piket warga tersebut sehingga menjamin keadilan setiap warganya." (I Made Astana Yuana (Bali) | Juara III)

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-6506568, 021-52907416-9, faks: 52921669, Call Center: 500567 dan 021-30413700, atau alamat e-mail :
info@infeksi.com;puskom.publik@yahoo.co.id, info@depkes.go.id, kontak@depkes.go.id


QUOVADIS PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UNTUK MENUJU WORLD CLASS HOSPITAL - oleh Redaksi 14/07/2011 . 10:30

Saat ini Kementerian Kesehatan tengah mengembangkan Teknologi Kedokteran untuk peningkatan mutu pelayanan di rumah sakit sesuai dengan perkembangan ilmu kedokteran, antara lain pengembangan teknologi reproduksi berbantu;,pengembangan teknologi sel punca; transplantasi organ dan jaringan; pelayanan radiologi serta Health Technology Assesment (HTA) khususnya di rumah sakit pendidikan yang diharapkan dapat setara dengan pelayanan rumah sakit berkelas dunia. Hal ini disampaikan oleh Menteri Kesehatan RI, dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr.PH saat membuka secara resmi Muktamar V ARSPI, Seminar Nasional & Lokakarya 5th Teaching Hospital Expo di Jakarta (06/07).

Selain itu, Kementerian Kesehatan juga tengah menyusun ”Pedoman Rumah Sakit Kelas Dunia”, dengan prioritas mendorong terwujudnya rumah sakit pendidikan yang menjadi World Class Hospital. Dengan prioritas ini diharapkan mutu pelayanan medik di negara kita akan semakin baik sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat, sehingga masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan yang dirumuskan dalam visi Kementerian Kesehatan dapat terwujud.

Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pendidikan dan penelitian secara terpadu dalam bidang pendidikan profesi kedokteran, pendidikan kedokteran berkelanjutan, dan pendidikan tenaga kesehatan lainnya, dimana dalam penyelenggaraan rumah sakit pendidikan dapat dibentuk jejaring.

“Dari sekitar 120 rumah sakit yang tercatat melakukan kegiatan pendidikan, baru 53 rumah sakit yang telah diresmikan sebagai teaching hospital, yang terdiri dari 42 RS umum, dan 11 RS gigi dan mulut, rencananya akan ditambah 19 rumah sakit baru”, jelas Menkes.

Rumah sakit pendidikan mempunyai arti yang penting dan strategis dalam upaya peningkatan mutu pelayananan dan pendidikan medis. Di samping memberikan pelayanan kesehatan, rumah sakit pendidikan juga berfungsi sebagai wahana peningkatan kompetensi calon dokter, dokter gigi dan dokter spesialis. Tidak kalah penting juga rumah sakit pendidikan merupakan wahana penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran.

Dalam kegiatan yang dihadiri sekitar 300 peserta ini, Menkes menjelaskan bahwa rumah sakit pendidikan diharapkan memiliki kemampuan pelayanan yang lebih dari RS non pendidikan terutama dalam hal-hal berikut: Penjaminan mutu pelayanan dan keselamatan pasien serta kedokteran berbasis bukti; Penerapan metode penatalaksanaan terapi terbaru; Teknologi kedokteran yang tepat guna; Hari rawat yang lebih pendek untuk penyakit yang sama; Hasil pengobatan dan survival rate yang lebih baik; Tersedianya konsultasi dari staf medis pendidikan selama 24 jam.
Dalam dua dekade terakhir, jumlah sarana kesehatan telah berkembang dengan pesat. Namun hal ini ternyata belum diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan medik dari sarana-sarana pelayanan kesehatan tersebut. Hal ini tercermin dari sejumlah 1.678 rumah sakit yang ada di Indonesia, baru 679 rumah sakit yang telah terakreditasi sampai dengan bulan Juni 2011.

Menurut National Health Care Group International Business Dev Unit (NHG-IBDU) di Singapura, tercatat 50 persen pasien internasional yang berobat di Singapura adalah warga negara Indonesia. Sementara itu, rata-rata jumlah pasien dari Indonesia yang berobat ke Malaysia sekitar 12.000 orang/tahun.

“Banyaknya kunjungan berobat ke luar negeri tentu akan mengurangi devisa negara. Hal ini seharusnya dapat dihindari jika pelayanan kesehatan mampu memenuhi harapan masyarakat Indonesia sendiri”, ujar Menkes.

Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia (ARSPI) sebagai organisasi bagi rumah sakit pendidikan, diharapkan dapat bekerjasama dan dapat memberikan masukan kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan upaya peningkatan mutu pelayanan di rumah sakit pendidikan yang dapat terjangkau oleh masyarakat luas, sesuai dengan paradigma sehat yang berorientasi pada konsumen.

Berdasarkan keterangan ketua ARSPI, Dr. dr. H. Slamet Riyadi Yuwono, DTM&H, MARS, M.Kes., pada Muktamar V ARSPI, akan diadakan Pemilihan kepengurusan baru, Evaluasi kinerja 2009/2011; serta Pembahasan AD/ART. Selanjutnya, akan diselenggarakan tiga workshop dengan tema, yaitu “Kupas tuntas pelaksanaan e-health di Ruamh Sakit Pendidikan”; “Penyusunan Business Plan untuk Rumah Sakit Pendidikan”; dan “Standar Prosedur Penyelenggaraan Keperawatan Pasien dalam Rangka Meningkatkan Kualitas pada Perawatan”. Sementara itu, pada kegiatan 5th Teaching Hospital Expo diikuti oleh enam rumah sakit dan sejumlah instansi swasta di bidang kesehatan.

Pada kegiatan ini, turut dihadiri oleh Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi, Prof.Dr.dr.Agus Purwadianto, SH,M.Si,Sp.F(K); Direktur Bina Upaya Kesehatan, dr.Supriyantoro, Sp.P,MARS; Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Dirjen Dikti Kemendiknas, Dr. Ir. Illah Sailah, MSc; Perwakilan Asosiasi Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI), Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOGI), Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) serta Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-6506568, 021-52907416-9, faks: 52921669, Call Center: 500567 dan 021-30413700, atau alamat e-mail :
info@infeksi.com;puskom.publik@yahoo.co.id, info@depkes.go.id, kontak@depkes.go.id


PRESIDEN RESMIKAN MRCCC SILOAM HOSPITAL RUMAH SAKIT KHUSUS KANKER DI INDONESIA - oleh Redaksi 14/07/2011 . 10:27

Dengan misi Kementerian Kesehatan yang Pro Rakyat, rumah sakit dapat dikembangkan sedemikian rupa canggihnya dengan tetap menjalankan fungsi sosialnya yaitu menyediakan pelayanan dan pengobatan kanker yang bermutu kepada masyarakat tidak mampu. Hal ini disampaikan oleh Menteri Kesehatan RI, dr. Endang Rahayu Sedyaningsih MPH., Dr. PH dalam sambutan pembukaan acara peresmian Mochtar Riady Comprehensive Cancer Center (MRCCC), sesaat sebelum sirine tanda peresmian dibunyikan oleh Presiden Republik Indonesia, DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono (07/07).

Dalam kegiatan tersebut, selain dihadiri oleh Presiden RI, Ibu Ani Yudhoyono, dan Menteri Kesehatan RI, turut hadir pula sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Gubernur DKI Jakarta, para pimpinan rumah sakit di wilayah DKI Jakarta, dan perwakilan berbagai organisasi profesi dokter spesialis.

RS MRCCC “Buliding of Hope” Siloam Semanggi, merupakan rumah sakit khusus kanker kedua di Indonesia, setelah RS Kanker Dharmais. Rumah sakit ini dilengkapi teknologi canggih didukung peralatan yang memadai serta dilayani tenaga yang berpengalaman sehingga diharapkan dapat menjadi centre of excellence untuk penyakit kanker baik untuk rujukan kasus, pasien, spesimen, maupun peralatan.

Dalam sambutannya, Menkes menyatakan bahwa rumah sakit khusus kanker sebagai sarana kesehatan yang memberikan pelayanan pada penderita penyakit kanker, diupayakan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang cepat, tepat dan terjangkau oleh seluruh masyarakat yang memerlukan. Disamping itu, rumah sakit khusus kanker juga diarahkan untuk berperan dalam penapisan Ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pengendalian penyakit kanker.

”Rumah sakit seyogyanya mempunyai tujuan utama melayani kebutuhan pasien, hal ini tercermin dalam proses pemberian pelayanan yang selalu berfokus pada pasien (patient oriented), bukan semata-mata berorientasi pada aspek bisnis dan komersil, serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat yang tidak mampu”, ujar Menkes.

Pelayanan kesehatan yang berfokus pada pasien juga merupakan salah satu pilar penting dalam pengembangan akreditasi internasional rumah sakit. Kementerian Kesehatan sesuai dengan Rencana dan Strategi tahun 2010–2014, mempunyai target untuk mempunyai rumah sakit yang diakui secara internasional dan memenuhi standar akreditasi Join Commision International (JCI).

Sampai saat ini, terdapat 4 (empat) rumah sakit swasta yang sudah mendapatkan akreditasi internasional, yaitu RS Siloam Karawaci, RS Bintaro Tangerang, RS Eka Tangerang dan RS Sentosa Bandung. Karena itu, diharapkan kepada RS Kanker MRCCC dapat menjadikan upaya pencapaian akreditasi rumah sakit internasional ini sebagai salah satu motivasi untuk menjaga mutu pelayanan kesehatan dan mampu bersaing di era pasar bebas.

Lebih lanjut Menkes mengharapkan, rumah sakit dapat berperan untuk membantu pemerintah dalam upaya pencegahan primer, deteksi dini dan diagnosis dini, peningkatan pelayanan penderita kanker, dan pelayanan rehabilitasi penderita kanker, terapi paliatif.

”Berkaitan dengan terapi paliatif tersebut di atas, Kementerian Kesehatan sedang mengembangkan program saintifikasi jamu untuk pengobatan pada pasien kanker. Rumah sakit diharapkan dapat berpartisipasi dalam pengembangan jamu sebagai alternatif terapi paliatif ini”, ujar Menkes.

Dewasa ini pengendalian penyakit tidak menular di Indonesia difokuskan pada pengendalian penyakit: kardiovaskuler, kanker, diabetes mellitus dan penyakit metabolik, penyakit kronik dan degeneratif, serta gangguan akibat kecelakaan. Di samping itu, pengumpulan data penyakit kanker juga ditingkatkan, agar diperoleh data nasional yang lengkap dan akurat.

Di Indonesia, kanker payudara dan kanker leher rahim merupakan kanker yang paling banyak dijumpai pada perempuan. Sedangkan pada laki-laki, kanker terbanyak adalah kanker bronkhus dan paru serta kanker prostat.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-6506568, 021-52907416-9, faks: 52921669, Call Center: 500567 dan 021-30413700, atau alamat e-mail :
info@infeksi.com;puskom.publik@yahoo.co.id, info@depkes.go.id, kontak@depkes.go.id


KEMENTERIAN KESEHATAN PRIORITASKAN KESEHATAN JIWA - oleh Redaksi 14/07/2011 . 10:25

Saat ini, jumlah rumah sakit jiwa masih sangat sedikit, bahkan ada yang mulai melakukan metamorfosa ke pelayanan umum karena mengikuti keinginan pasar. Di samping itu, jumlah tenaga kesehatan jiwa masih kurang, dan orientasi masyarakat terhadap kesehatan jiwa juga masih sempit.

Demikian disampaikan dr. Supriyantoro, Sp.P, MARS, Dirjen Bina Upaya Kesehatan didampingi oleh Direktur Bina `Pelayanan Kesehatan Jiwa, dr. Irmansyah, Sp.KJ(K), saat memberikan kuliah umum pada Seminar dan Workshop Pertemuan Ilmiah Dua Tahunan Perhimpunan Kedokteran Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia (PDIT-PKSKJI) di Bandung (04/07).

Berdasarkan data hasil Riskesdas tahun 2007, persentase gangguan jiwa mencapai 11,6 persen dari sekitar 19 juta penduduk yang berusia di atas 15 tahun. Hal ini menjadikan masalah kesehatan jiwa sebagai prioritas bagi Kementerian Kesehatan kerena merupakan tantangan yang besar dengan kompleksitas tinggi di berbagai lapisan dan aspek kehidupan.

Bertambahnya jumlah unit pelayanan kesehatan di berbagai kelas, secara umum berkonsekuensi pada kebutuhan SDM kesehatan. Hal inilah yang menyebabkan gap antara dokter spesialis dengan kebutuhan, khususnya tenaga kesehatan jiwa dan psikiater kian melebar.

Berdasarkan survey yang dilakukan World Psychiatric Association (WPA) di 60 negara, terdapat tiga strategi untuk menurunkan gap tersebut, yaitu: Meningkatkan jumlah psikiater dan professional kesehatan jiwa yang terdistribusi secara merata; Meningkatkan keterlibatan penyedia layanan kesehatan jiwa non-spesialis yang terlatih; dan Meningkatkan keterlibatan aktif orang yang terkena dampak gangguan jiwa, baik orang dengan masalah kesehatan (ODMK) secara langsung maupun keluarganya.

Dalam acara yang dihadiri sekitar 800 orang dokter spesialis dan psikiater dari seluruh Indonesia tersebut, dr. Supriyantoro menjelaskan bahwa saat ini Kementerian Kesehatan sedang melakukan berbagai upaya untuk penanggulangan masalah kesehatan jiwa, yaitu: Pengendalian masalah pasung di Indonesia; Penguatan upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif di tingkat primary health care agar kasus-kasus di tingkat lebih lanjut dapat diminimalisasi; dan Pemetaan untuk pemerataan sumber daya kesehatan, termasuk tenaga kesehatan jiwa.

Berbagai program kesehatan sedang dijalankan Kemkes, guna menciptakan masyarakat yang berkesehatan jiwa, meliputi Pemberdayaan masyarakat; Penyelenggaraan hotline service number 500-454, untuk konsultasi gangguan kejiwaan; Program dispersi pecandu narkoba sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan PP No.25 tahun 2011 tentang wajib lapor bagi pecandu narkoba; Perhatian terhadap masalah etika dan perlindungan penderita gangguan jiwa Perhatian terhadap kelompok berisiko seperti Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKI-B), korban kekerasan, dan masyarakat di lokasi bencana.

Profesi kesehatan jiwa diharapkan dapat proaktif dalam mencari solusi untuk penanggulangan masalah kesehatan jiwa baik di institusi pelayanan maupun di komunitas, seperti meningkatkan jumlah psikiater dan pemerataan pendistribusiannya; dokter plus yang terlatih di bidang kesehatan jiwa; mendorong penyediaan layanan tersier spesialistik; mendidik masyarakat dalam mengurangi stigma negatif masyarakat tentang rumah sakit jiwa; serta mampu menghasilkan inovasi, rekomendasi profesi atau institusi pendidikan dalam menciptakan pedoman penanggulangan masalah kesehatan jiwa di Indonesia.

Turut hadir dalam acara tersebut, Direktur RS. Hasan Sadikin Bandung, dr. H. Bayu Wahyudi MPHM, Sp.OG, dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dr. Hj. Alma Lucyati, M.Kes, M.Si, Mh.Kes

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-6506568, 021-52907416-9, faks: 52921669, Call Center: 500567 dan 021-30413700, atau alamat e-mail :
info@infeksi.com;puskom.publik@yahoo.co.id, info@depkes.go.id, kontak@depkes.go.id


TUJUH KEMENTERIAN BERKOORDINASI TANGGULANGI MASALAH KESEHATAN JIWA DI INDONESIA - oleh Redaksi 14/07/2011 . 10:23

Pencapaian target MDG’s akan terhambat apabila masalah kesehatan jiwa tidak mendapat perhatian yang serius, bahkan akan berpotensi menimbulkan beban ekonomi yang besar.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, H. R. Agung Laksono saat membuka Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang diselenggarakan di Kantor Kemenkokesra (07/07).

Dalam rapat tersebut, Menteri Kesehatan RI, dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr.PH memaparkan bahwa masalah kesehatan jiwa tidak semata-mata berhubungan dengan aspek klinis, namun lebih banyak menyangkut masalah psikososial seperti stigma masyarakat, kekerasan, dan upaya bunuh diri. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya lintas sektor dalam menanggulangi permasalahan kesehatan jiwa di Indonesia.

Data Riskesdas tahun 2007 menunjukkan prevalensi nasional gangguan mental emosional (depresi dan kecemasan) pada penduduk berusia di atas 15 tahun mencapai 11,6% atau diderita oleh sekitar 19 juta orang. Daerah yang memiliki angka prevalensi tertinggi yaitu Jawa Barat, Gorontalo dan Sulawesi Tengah.

Selain itu, tantangan lainnya adalah kurangnya akses layanan dan sumber daya kesehatan. Dari sejumlah rumah sakit umum yang ada, baru sekitar 2% yang memiliki layanan psikiatri dan baru 10% dari seluruh puskesmas yang memiliki layanan kesehatan jiwa. Jumlah psikiater di seluruh Indonesia baru berjumlah 600 orang dan belum terdistribusi secara merata.

Menurut Menkes, ada hubungan timbal balik antara gangguan jiwa, gangguan fisik dengan kemiskinan. Adanya permasalahan kesenjangan pengobatan dalam penanggulangan masalah kesehatan jiwa, mengakibatkan banyak penderita yang tidak tertangani, sehingga menjadi kronik dan seringkali diobati secara tradisional dengan cara-cara yang kurang dapat dipertanggungjawabkan, atau menggunakan pemasungan.

“Untuk menanggulangi hal tersebut, Kementerian Kesehatan saat ini sedang berupaya untuk mewujudkan Indonesia Bebas Pasung” ujar Menkes.

Berbagai program penanggulangan masalah kesehatan jiwa lainnya yang dilakukan Kemkes, meliputi Meningkatkan layanan kesehatan jiwa di puskesmas dan rumah sakit umum berupa pelatihan bagi petugas dan kader; Peningkatan peran serta masyarakat terutama keluarga penderita; Peningkatan sistem rujukan; dan Upaya pengintegrasian dengan program kesehatan lain.

Turut hadir dalam acara tersebut, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar; dan sejumlah pejabat eselon I perwakilan dari berbagai Kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Sosial, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pertemuan tersebut menghasilkan lima rekomendasi. Pertama, Potensi integrasi program kesehatan jiwa ke dalam program lintas sektor, seperti PNPM Mandiri dengan kemitraan hingga ke pelosok desa (Kemenkokesra); Pembentukan hotline service number 500-454 (Kemkes); Rehabilitasi berbasis masyarakat, dan tim reaksi cepat (Kemsos); Program Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan program Telepon Sahabat Anak (Kementerian PP dan PA); dan Penguatan keluarga sakinah melalui kursus calon pengantin (Kemenag).

Kedua, peningkatan pemberdayaan masyarakat dengan mengikutsertakan pemberdayaan perempuan. Ketiga, pengembangan model pembangunan kesehatan jiwa yang berfokus pada perlindungan anak dan kelompok rentan, seperti Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Bermasalah, korban bencana alam, maupun korban kekerasan. Keempat, peningkatan sistem rujukan kesehatan jiwa. Kelima, penguatan program PNPM, baik PNPM Mandiri Pedesaan dan PNPM Generasi untuk pemberdayaan orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) yang sudah sembuh.

Sebagai tindak lanjut, perlu dibentuk regulasi (Perpres atau Kepres) untuk memperkuat kapasitas baik pemerintah pusat, daerah maupun stakeholder lainnya; intensifikasi koordinasi dan sinergi pelaksanaan kebijakan melalui kelembagaan fungsional yang dikoordinasi oleh Kemenkokesra; serta peningkatan mutu serta jumlah tenaga kesehatan jiwa.

“Diharapkan peran serta seluruh stakeholder, kementerian, lembaga dan badan yang terkait dengan kewajiban yang sama untuk menyukseskan program penanggulangan masalah kesehatan jiwa di Indonesia” tegas Menkokesra saat menutup pertemuan tersebut.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-6506568, 021-52907416-9, faks: 52921669, Call Center: 500567 dan 021-30413700, atau alamat e-mail :
info@infeksi.com;puskom.publik@yahoo.co.id, info@depkes.go.id, kontak@depkes.go.id


KEMKES TETAPKAN 8 PRORGAM KESELAMATAN JALAN - oleh Redaksi 14/07/2011 . 10:21

Guna mendukung Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan, Kementerian Kesehatan menetapkan 8 program/ kebijakan, yaitu, pembentukan Pos Gawat Darurat Terpadu (PGDT)/ Public Safety Centre (PSC) di setiap kabupaten/kota secara bertahap. PGDT merupakan sarana tanggap darurat korban kecelakaan lalu lintas (KLL), disesuaikan dengan lokal spesifik daerah kabupaten/kota. Kegiatan ini akan diikuti pula dengan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan serta prasarana dan sarana untuk PGDT/PSC tersebut.

Demikian disampaikan Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular Dr. Ekowati Rahajeng, SKM, M.Kes., pada acara jumpa pers tentang Program Aksi Keselamatan Jalan, di kantor Bappenas (8/7).

Menurut Dr. Ekowati, program berikutnya adalah menyiapkan sarana rujukan kasus KLL untuk mengurangi angka fatalitas korban KLL; Mendorong implementasi penjaminan korban KLL serta program rehabilitasi berbasis masyarakat pada korban pasca KLL; Meningkatkan aspek promotif dan preventif melalui kegiatan kampanye/promosi/jejaring kemitraan berperilaku sehat di jalan kepada anak sekolah serta elemen masyarakat lain seperti PKK, kelompok masyarakat peduli keselamatan jalan dll; Implementasi kegiatan preventif secara aktif melalui deteksi dini faktor risiko KLL yang berkaitan dengan kesehatan pengemudi serta mendorong untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala pada pengemudi; Mendukung pelaksanaan kegiatan ‘Surveillance Injury’ serta sistim informasi manajemen pada kasus KLL dengan lintas sektor terkait dalam upaya pengembangan program pencegahan KLL berbasis data (evidence based); Mendukung riset yang berkaitan dengan kesehatan yang dalam pendekatan pencegahan KLL dan penanganan korban KLL yang efektif dan efisien; serta Mendorong pemerintah daerah, masyarakat, profesi dan swasta untuk berperan secara aktif dalam pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan KLL bekerja sama dengan lintas sektor terkait.

Undang-Undang No. 22/2009 tentang Lalulintas dan Angkutan pada pasal 203 mengamanatkan untuk menyusun RUNK Jalan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan keselamatan lalulintas dan angkutan jalan. RUNK Jalan bersifat jangka panjang (25 tahun), maka program aksi Dekade Aksi Keselamatan Jalan (10 tahun) sebagaimana Resolusi PBB No. A/RES/64/255 tanggal 2 Maret 2010, menjadi bagian dari RUNK.

Di Indonesia, setiap 1 jam ada sekitar 3 – 4 orang meninggal akibat kecelakaan. Sebanyak 67% korban kecelakaan berada pada usia produktif (22 – 50 tahun). Melihat besarnya masalah ini, sudah sewajarnya keselamatan di jalan menjadi prioritas nasional yang perlu segera diperbaiki.

Sementara itu, WHO, 2009 dalam Global Status report on Road Safety-Time for Action, melaporkan dari kajian di 178 negara, setiap tahun sekitar 1,3 juta orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas (KLL) dan 20-50 juta jiwa menderita luka/cacad. Sejak tahun 2004 - 2009 dilaporkan tidak terjadi penurunan yang signifikan. Kecelakaan lalu lintas masih menjadi beban kesehatan masyarakat. Pejalan kaki, pesepeda, dan pengendara motor merupakan kelompok terbesar yang menjadi korban, jumlahnya hampir separuh dari total korban.

Melihat besarnya masalah tersebut, PBB menganggap perlu suatu langkah konkrit dalam penanganan kecelakaan di jalan, yaitu Decade of Action for Road Safety. Sebagai tindak lanjut, Sidang Umum PBB mensahkan Resolusi A/RES/64/255 tanggal 2 Maret 2010 yang intinya mengajak seluruh negara anggota untuk menentukan sendiri sasaran nasional penurunan jumlah korban dalam Rencana Aksi setiap negara yang meliputi lima pilar yaitu road safety management, road infrastructure, vehicle safety, road user behaviour and post-crash care.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-6506568, 021-52907416-9, faks: 52921669, Call Center: 500567 dan 021-30413700, atau alamat e-mail :
info@infeksi.com;puskom.publik@yahoo.co.id, info@depkes.go.id, kontak@depkes.go.id


Sebelumnya  1 / 72  Selanjutnya

up Ke atas up

PUSAT INFORMASI PENYAKIT INFEKSI DAN PENYAKIT MENULAR INDONESIA
Site running with GuppY v4.0.3 - CeCILL free Licence - © 2004-2006
Halaman ini ditampilkan dalam 0.22 detik